denganadanya restorasi kemerdekaan tersebut, maka timor leste memiliki kedaulatan yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa di dunia sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur-unsur pokok sebagai negara berdaulat, yang menurut jhon locke adalah adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari Pada tahun 1999 atau tepat 20 tahun yang lalu bangsa Indonesia mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu kehilangan Propinsi Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI setelah dilaksanakannya referendum di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB. Momen lepasnya Timor Timur dibarengi dengan tragedi kemanudiaan yang ditandai oleh kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran dan ratusan ribu orang yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 ketika kondisi politik Indonesia masih mengalami guncangan sehabis bubarnya era Orde Baru. Timor Timur adalah wilayah bekas koloni Portugis yang bergabung dengan Indonesia secara resmi pada 17 Juli 1976, sehingga menjadi propinsi RI yang termuda yaitu propinsi ke 27. Setelah selama 22 tahun berada di bawah pemerintahan Soeharto, sebagian rakyat Timor Timur ingin lepas dari NKRI. Setelah referendum tersebut, Timor Timur resmi berubah nama menjadi Negara Timor Leste pada 20 Mei Referendum Bagi IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan seperti berikut Dampak bagi anggaran negaraSebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidak seimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timtim. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan Mempengaruhi nama baik IndonesiaTidak seperti wilayah lain di Indonesia, pendudukan Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional. PBB dan negara – negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pembiaran pendudukan Timtim dilakukan karena ketakutan bahwa Timtim akan dijadikan sekutu oleh Blok Timur. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan dan penolakan rakyatnya untuk bergabung dengan RI telah membawa beban bagi citra Indonesia di mata internasional. Sebenarnya apapun hasil dari referendum tersebut, setidaknya Indonesia telah terbebas dari tekanan dan kritik internasional, juga terlepas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur yang menyedot banyak anggaran Tekanan diplomatik terhadap IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. Ketahui juga apa penyebab perang dingin dan sejarah perang Mengancam keutuhan negaraTidak mustahil bahwa setelah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat RI terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Uni Soviet. Namun hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri, utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah Kehilangan sumber daya alamDampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapatan dan sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia yang juga meningkat. Ketahui juga mengenai sejarah pengembalian Irian Barat , dan pahlawan nasional dari Belakang Referendum Timor TimurTimor Timur bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hukum sesuai dengan UU no,7/1976 tanggal 17 Juli 1976. Sejarah Timor Timur tidak termasuk ke dalam deklarasi kemerdekaan RI karena bergabung setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebelumnya Timor Timur dijajah Portugis pada 1520 dan Spanyol pada 1522. Tahun 1613 Belanda menguasai bagian barat Timor Timur namun direbut oleh Inggris pada 1812 – 1815. Setelah Inggris pergi terjadi perebutan antara Belanda dan Portugis. Berdasarkan perjanjian dengan Belanda tahun 1860 dan 1893, perjanjian terakhir hanya bertahan hingga 1914 dan Jepang menguasai Tim – Tim selama perang dunia II. Setelah itu Timor Timur diduduki Portugis sampai tahun satu partai politik utama Timor Timur yaitu Frente Revolucionaria Timor Leste Independence Fretilin mendapat banyak kekuasaan selama masa Portugis dan mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada November 1975. Pasukan Indonesia didukung Amerika dan Australia menduduki Timtim pada 7 Desember 1975 melalui Operasi Seroja, dan Timtim dideklarasikan sebagai bagian dari wilayah Indonesia sebagai propinsi Timor Timur. Setelah itu terus terjadi konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste, pendukung integrasi Timtim dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991 terjadi peristiwa besar yang disebut pembantaian Santa Cruz. Sekitar 4000 pelayat pro kemerdekaan yang sedang mengubur siswa muda yang dibunuh tentara ditembaki oleh tentara. Peristiwa itu menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, dan rekaman yang diambil seorang jurnalis foto Inggris disiarkan di televisi negara – negara Barat sehingga Indonesia mendapat kecaman dari dunia 19 Desember 1998 atau tujuh bulan setelah Habibie menjadi Presiden RI, PM Australia John Howard mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timtim. Sidang kabinet di Bina Graha digelar untuk merespons permintaan tersebut pada 27 Januari 1999. Hasil sidang diumumkan Menlu Ali Alatas bahwa Indonesia akan melepaskan Timtim jika tawaran otonomi khusus yang diperluas ditolak. Pada pembahasan lebih lanjut dengan John Howard tanggal 27 April 1999, Habibie mengungkapkan rencana jajak pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timtim. Kesepakatan pelaksanaan referendum pada 8 Agustus 1999 ditandangani oleh Ali Alatas, Menlu Portugal Jaime Gama dan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Kesepakatan itu diterima secara bulat dalam Sidang Umum dilakukan pendaftaran untuk rakyat yang memenuhi syarat mengikuti referendum dan beberapa kali penundaan oleh PBB, pada tanggal 30 Agustus 1999 referendum diselenggarakan. UNAMET United Nations Mission in East Timor bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan tujuan organisasi PBB untuk perdamaian dunia. Hasilnya diumumkan pada 4 September 1999 di Dili berupa sekitar suara sah, sebanyak suara atau 78,50 persen memilih opsi untuk merdeka dan suara atau 21,50 persen memilih bergabung dengan partisipasi rakyat Timtim dalam referendum sangat tinggi mencapai 98,6 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar sebanyak orang. Dengan demikian Timtim resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan berada di bawah otoritas PBB untuk sementara hingga deklarasi resmi pada 20 Mei 2002 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. Tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dalam upacara sederhana dan tanpa liputan pers. Ketahui juga mengenai apa saja organisasi regional dan global, peran Indonesia dalam perdamaian dunia dan sejarah berdirinya BJ. Habibie sebagai Presiden ketiga RI yang berjasa akan pembebasan Timtim dari Indonesia diabadikan dalam pembangunan jembatan sepanjang 540 meter di dekat Dili. Keputusan Habibie untuk memberikan jalan bagi referendum Timtim harus dibayarnya dengan tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Presiden karena pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Walaupun dampak peristiwa lepasnya Timor Timur menjadi ganjalan bagi Habibie, kondisi rakyat Timtim pasca referendum sangat baik. Begitu juga hubungan dengan Indonesia dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan angka kunjungan penduduk antara kedua negara. Denganbegitu, pemerintah Timor Leste telah "sukses" memundurkan Timor Leste hingga 30 tahun ke belakang. Dalam semalam rakyat Timor Leste menjadi buta bahasa karena pada faktanya hanya kurang dari 3% dari seluruh penduduk Timor Leste yang fasih menggunakan bahasa Portugis. Sebagian besar yang bisa berbahasa Portugis berasal dari generasi tua.
Tepat 20 tahun yang lalu, menjadi hari bersejarah bagi seluruh rakyat Timor Leste. Sejarah mencatat, pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pelaksanaan referendum kemerdekaan. Setelah pengumuman hasil referendum, yang secara telak dimenangkan pendukung opsi kemerdekaan, kerusuhan di Timor Timur namanya pada saat itu pecah. Kelompok milisi bersenjata yang didukung oleh kalangan TNI mengamuk dan membumihanguskan kota Dili dan tempat-tempat lain. Sejarah mencatat sekitar orang menjadi koban tewas dan menyebabkan orang harus mengungsi ke Atambua. Hal tersebut pun menyebabkan kredibilitas Indonesia di mata internasional tercoreng, karena ketika itu Republik Indonesia yang menjamin keamanan selama pelaksanaan referendum. Bagi warga setempat, inilah hasil perjuangan dan perjalanan panjang nan berat untuk bisa lepas dari kekuasaan militer Indonesia dan akhirnya membentuk negara Timor Leste yang merdeka dan berdaulat. Timor Leste, negara termuda anggota PBB yang terletak di bagian timur Pulau Timor dengan luas km2, sebelumnya adalah jajahan Portugal di era kolonialisme dan dikenal dengan nama Timor Portugis. Namun atas perjuangan Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka FRETILIN, pada tanggal 28 November 1975 kawasan itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal. Tetapi perjuangan itu harus dibayar mahal, karena 9 hari kemudian, Indonesia di bawah pimpinan Soeharto, melakukan invasi militer yang berujung dengan aneksasi atau penggabungan secara paksa wilayah Timor Leste ke wilayah Indonesia. Soeharto melihat adanya momentum tersebut dengan memanfaatkan situasi Timor Leste yang sedang terpecah antara kelompok sayap kiri dan sayap kanan. Maka bagian timutr pulau Timor itu pun akhirnya dideklarasikan sebagai provinsi terbaru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menyerang Timor Leste dengan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Seroja, operasi militer terbesar yang pernah dilakukan tentara Indonesia. Ribuan pasukan dikerahkan untuk menyerbu dan merebut Kota Dili dan menghancurkan FRETILIN pun menderita kekalahan. Sekitar tentara Indonesia kemudian dikerahkan untuk mengamankan kota kedua terbesar, Baucau. Tanggal 27 Juli 1976, Indonesia resmi mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi Guamao, tokoh karismatik perjuangan Timor Leste, akhirnya terpilih sebagai presiden pertama negara yang resmi berdiri 20 Mei 2002 ituFoto AP Referendum kemerdekaan Berakhirnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menjadi kabar gembira bagi rakyat Timor Timur. Apalagi setelah tuntutan referendum yang mereka suarakan ditanggapi Presiden Indonesia Habibie, yang mengajukan rencana referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, melalui surat resmi pada tanggal 27 Januari 1999. Dalam pernyataannya, Habibie mengatakan subsidi moneter yang diberikan pemerintah Indonesia selama ini tidak sebanding dengan manfaat yang didapat dan Timor Timur, yang dulunya bukan bagian dari Indonesia. Itulah pertimbangan untuk mengusulkan referendum di bawah koordinasi PBB. Tangal 5 Mei 1999, PBB mengadakan pertemuan di New York dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis untuk membahas pelaksanaan referendum Timor Timur. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum dilaksanakan dan rakyat Timor Timur disodori dua pertanyaan, yaitu opsi 1 Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? dan opsi 2 Apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia?” Mantan juru bicara Pemerintah RI dalam pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur, Dino Patti Djalal, mengatakan ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Antara lain, kurangnya masa persiapan sampai pelaksanaan referendum. "Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas. Akhirnya banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak 2 tahun — bukan 4 bulan,” kata Dino Patti Djalal sebagaimana dikutip dari Saat dihubungi DW Indonesia, aktivis Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat, menyampaikan bahwa referendum Timor Timur merupakan konsekuensi dari resolusi-resolusi PBB yang menyerukan akan hak menentukan nasib sendiri selama 24 tahun terakhir. “Momentum krisis ekonomi 1997 dan reformasi politik Mei 1998 kemudian memfasilitasi keputusan Pemerintah RI untuk menggelar referendum di Timor Timur dengan pengawasan PBB,” paparnya. Referendum Timor Timur dilaksanakan oleh UNAMET United Nations Mission in East Timor yang dibentuk oleh PBB. Hasilnya dari total suara sah, sebanyak suara 78,50% memilih opsi merdeka, sedangkan suara 21,50% memilih opsi tetap bergabung dengan Indonesia. Tingkat partisipasi dalam referendum sangat tinggi, mencapai 98,6% dari seluruh pemilih terdaftar yang tercacat orang. Dengan hasil tersebut Timor Timur resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan untuk sementara berada di bawah otoritas PBB. Pada tanggal 20 Mei 2002 negara Timor Leste secara resmi dideklarasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tokoh perjuangan pembebasan Xanana Gusmao terpilih sebagai presiden pertama. Memperingati 20 tahun referendum, hari Kamis 29/08 pemerintah Timor Leste meresmikan jembatan sepanjang 540 meter yang diberi nama Jembatan Habibie dekat Dili. Nama Habibie digunakan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan rakyat dan pemerintah Timor Leste terhadap jasa presiden ke-3 Republik Indonesia itu dalam jalan panjang kemerdekaan Timor FALINTIL, pasukan bersenjata gerakan kemerdekaan FRETILIN yang berperang bertahun-tahun melawan tentara Indonesia, berpawai dapa deklarasi kemerdekaan Timor Leste, 20 Mei 2002Foto picture-alliance/dpa/Choo Insiden Papua Dalam wawancara dengan jurnalis DW Ayu Purwaningsih di sela-sela acara Religions for Peace di Lindau, Jerman, mantan Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos-Horta mengatakan, Indonesia sekarang adalah salah satu negara paling demoratis dan terbuka di Asia Tenggara, terlepas dari konflik-konflik yang ada. "Ada konfrontasi, ada ketakutan, tetapi demokrasi dan toleransi tetap berlaku di Indonesia. Mereka harus melanjutkan dialog agama, mereka harus mengatasi ketegangan di masyarakat, harus menjaganya dari pengaruh Jamaah Islamiyah dan ISIS,” tutur Horta. Berkaca dari sejarah Timor Leste, Ramos Horta mengimbau Presiden Joko Widodo untuk mengatasi konflik yang ada di Papua secara hati-hati dan dengan menggunakan pendekatan yang humanis. "Di mana pun juga di dunia, kita sebaiknya tidak menggunakan kekuatan militer atau uang dalam mengatasi konflik. Masalah mereka berasal dari hati, pikiran dan perasaan atau jiwa. Papua memiliki masalah berkaitan dengan perasaan, pikiran dan jiwa, jadi bukan ekonomi yang menjadi permasalahan,” kata penerima hadiah Nobel Perdamaian ini. Kepada DW Indonesia, aktivis HAM dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, menanggapi tuntutan referendum yang tengah disuarakan para demonstran di Papua beberapa hari terakhir ini. Andreas menjelaskan persoalan yang terjadi Timor Timur dulu berbeda dengan yang terjadi di Papua kini. Sejak tahun invasi 1975 hingga referendum tahun 1999, Timor Timur tidak pernah diakui dalam sidang PBB sebagai bagian dari Indonesia. “Papua Barat beda dengan Timor Timur karena pada 1969, Sidang Umum PBB memenuhi lebih dari 2/3 suara dari seluruh negara anggota PBB. Ia membuat Papua Barat resmi menjadi wilayah Indonesia,” jelas Andreas. Jose Ramos HortaFoto DW/Ayu Purwaningsih Bagaimana kondisi Timor Leste sekarang? Ramos Horta mengatakan, setelah 20 tahun referendum, situasi di Timor Leste sangat baik. Kondisi hubungan antara Indonesia dan Timor Leste juga dirasa sangat baik. Hal ini terbukti dari berbagai kerja sama di bidang politik, pendidikan, ekonomi, serta tingginya angka kunjungan orang antara kedua negara. "Ini adalah hubungan yang baik, dan juga tak lepas dari keberhasilan kepemimpinan politik kita. Kami mempromosikan rekonsiliasi di antara orang-orang Timor Leste, yang terpecah di masa lalu. Kemudian ada normalisasi dan rekonsiliasi dengan Indonesia,” jelas Horta. Benediktus Prabowo, pria asal Jakarta yang saat ini menempuh studi pasca sarjana di Vrije Universiteit Brussels, Belgia, menceritakan pengalamannya berkunjung ke Timor Leste bulan Mei 2019 lalu. Benediktus sempat mengunjungi beberapa wilayah yang ada di Timor Prabowo kanan, berfoto bersama penduduk lokal saat mengunjungi Timor LesteFoto privat Berdasarkan interaksinya dengan warga lokal, Benediktus Prabowo menilai saat ini masyarakat Timor Leste sudah berdamai dengan Indonesia. "Warga Timor Leste sudah melewati masa sakit hati dengan Indonesia. Demonstran pro-demokrasi Timor Leste pernah ditembak secara berentet dan besar-besaran di sekitar pemakaman Santa Cruz, yang dikenal juga sebagai insiden Santa Cruz,” katanya. "Saya meyakini masyarakat Timor Leste memiliki dasar yang ramah terhadap satu sama lainnya dan memiliki rasa kebersamaan yang sangat kental.” rap/ap/hp dari berbagai sumber
KemerdekaanRepublik Demokratika Timor Leste (RDTL) atau Timor Timur. (Timtim) yang dulunya adalah bekas provinsi dari Negara Kesatuan Republik. Indonesia (NKRI) telah berdampak terhadap status kewarganegaraan dari. penduduknya, khususnya dalam kaitannya sebagai bekas provinsi Indonesia. Hal.
Daftar isiLatar Belakang Timor Leste Lepas dari IndonesiaKronologi Timor Leste Lepas dari IndonesiaTokoh Dalam Peristiwa Timor LesteDampak Peristiwa Timor LesteTimor Leste merupakan negara bekas jajahan dari kolonial Portugis. Perlu diketahui bahwa negara Timor Leste ini dahulunya juga salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan sempat menjadi provinsi yang ke-27 dan diresmikan pada 17 Juli 1976 dengan nama Timor mengapa Timor Leste memutuskan untuk melepaskan diri dari Indonesia sejak 22 tahun yang lalu? Berikut ini penjelasan lengkap mengenai sejarah lepasnya Timor Leste dari Belakang Timor Leste Lepas dari IndonesiaPemisahan atau pelepasan Timor Leste dari Indonesia tentu dipengaruhi oleh faktor yang melatarbelakanginya. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi lepasnya Timor Leste dari Indonesia sebagai berikutGagalnya diplomasi Indonesia yang meyakinkan masyarakat internasional terhadap keinginan rakyat Timor Timur untuk merdeka melalui jalur kecaman internasional terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Timor penandatanganan terhadap persetujuan New York 5 Mei 1999 terkait penyelesaian masalah Timor Timur dengan kegiatan pelaksanaan referendum atau jajak yang terjadi antara Timor Timur dengan negara Indonesia. Konflik yang paling disoroti adalah konflik Santa Cruz yang terjadi pada tanggal 12 November yang terjadi karena perilaku para pejabat pendatang yang mengabaikan tata norma kearifan lokal agar lebih menghargai sesepuh masyarakat putra daerah. Hal itu bertujuan agar menanamkan sikap antipasti oleh masyarakat pemukulan seorang pastor serta penodaan terhadap Hostia Kudus yang dilakukan oleh oknum TNI juga ikut memicu kemarahan dan kebencian umat dan rakyat-rakyat Timor Timur terhadap TNI dunia internasional pada masalah yang dihadapi oleh Timor kronologi terjadinya pelepasan Timor Leste dari Negara Indonesia sebagai berikutPada 19 Desember 1988, seorang Perdana Menteri Australia yang bernama John Howard mengirimkan surat kepada Presiden Bj. Habibie. Dalam surat tersebut berisi bahwa Howar mengusulkan supaya pemerintah RI dapat meninjau ulang terkait pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor 25 Januari 1999, kemudian Ali Alatas yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri MLN RI menyatakan untuk menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Apabila penawaran tersebut ditolah oleh rakyat Timor Timur, maka pemerintah Indonesia akan merelakan dan melepaskan Timor Timur menjadi negara merdeka. Namun ketika itu masih terjadi pro dan kontra pada internal di bulan Maret hingga April 1999, terjadi serangkaian peristiwa yang menegangkan di Timor Timur. Peristiwa tersebut di antaranya mulai dari eksodus massal warga pendatang, kekerasan yang terjadi di Gereja Liquica dan menyebabkan ratusan orang harus mengungsi sampai peristiwa kerusuhan besar yang terjadi di Dili di mana banyak menelan korban 21 April 1999, terdapat kelompok pro otonomi dan pro kemerdekaan yang ikut serta dalam menandatangi kesepakatan damai yang berlangsung di rumah Uskup Belo. Penandatangan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Pangab Wiranto sebagai Menhankam, Djoko Soegianto sebagai Wakil Ketua Komnas HAM dan banyak tokoh hari setelahnya yakni pada 27 April 1999 di mana Presiden BJ. Habibie menggelar pertemuan bersama John Howard. Pada pertemuan tersebut, Presiden Habibie mengemukakan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui keinginan dari rakyat Timor 5 Mei 1999, Menlu RI yakni Ali Alatas dan Menlu Portugal yakni Jaime bersama dengan Sekjen PBB Kofi Annan kemudian menandatangani kesepakatan terkait pelaksanaan penentuan pendapat oleh rakyar Timor Timur di Markas PBB New York. Setelah dua hari kemudian, Sidang Umum PBB pun menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu Presiden Habibie mengeluarkan Kepres No. 43 Tahun 1999 tentang Tim Pengaman persetujuan RI-Portugal tentang Timor Timur pada tanggal 17 Mei 1999. Setelah itu, diperkuat pula dengan Inpres No. 5 Tahun 1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan 16-18 Juni 1999, perwakilan dari kelompok pro otonomi dan pro kemerdekaan Timor Timur akhirnya bertemu di Jakarta. Kedua kelompok tersebut pun sepakat untuk menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah penentuan pendapat rakyat Timor Timur pun dilaksanakan dengan hasil akhir 78,5 persen menolak otonomi sementara 21 persen lagi menerima otonomi, dan sisanya tidak sah. Sehingga dapat dipastikan bahwa Timor Timur akan segera lepas dari Wahid selaku Presiden RI yang baru setelah Presiden Habibie lalu menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET atau dikenal dengan pemerintah transisi di Timor Timur pada 26 Oktober 1999. Empat hari setelahnya yakni 30 Oktober 1999, bendera Merah Putih resmi diturunkan dari Timor Timur dengan upacara yang sederhana dan tanpa adanya media yang meliput kecuali RTP Portugal. Akhirnya Timor Timur resmi menjadi negara yang bernama Timor Leste pada 20 Mei Dalam Peristiwa Timor Leste Sejarah lepasnya Timur Leste dari Indonesia tentunya ada tokoh-tokoh yang ikut andil didalamnya. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam sejarah lepasnya Timur Leste dari Indonesia sebagai berikutBJ. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia yang mengesahkan Kepres terkait Timor Timur dan pemimpin dalam menentukan pendapat untuk mengetahui keinginan dari rakyat Timor Howard selaku Perdana Menteri dari Australia yang mengirimkan surat pengusulan mengenai pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Alatas selaku Menteri Luar Negeri Menlu yang menandatangani kesepakatan tentang pelaksanaan penentuan pendapat oleh rakyar Timor Timur di Markas PBB New York bersama dengan Jaime, Menlu Portugal dan Koffi Annan, Sekjen Wahid selaku Presiden RI setelah Presiden Habibie yang menandatangi surat keputusan pembentukan Peristiwa Timor Leste Berikut ini dampak dari peristiwa lepasnya Timor Leste dari Indonesia antara lainDapat meringankan beban anggaran negara terkhusus setelah peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dimana telah membuat negara Indonesia sedang dalam keadaan yang sangat terlepasnya Timor Timur, Indonesia telah terbebas dari adanya tekanan dan kritik internasional. Hal itu dikarenakan Timor Timur tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia oleh PBB dan beberapa negara barat seperti Portugal. Selain itu keputusan untuk mempertahankan Timor Timur di tengah hiruk-pikuk dan penolakan rakyatnya untuk bergabung juga sudah menjadi beban bagi citra Indonesia dimata internasional. Jadi, terlepasnya Timor Timur dapat mempengaruhi nama baik tekanan diplomatik yang menjadi beban bagi Indonesia serta tidak dapat dipungkiri untuk menjadi salah satu alasan dalam mengadakan referendum tersebut. Meskipun diadakan untuk menampung aspirasi rakyatnya, namun masih ada kesan bahwa pemerintah Indonesia bisa lebih mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan dipungkiri akan membawa ancaman bagi Indonesia dengan mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Bahkan para pengamat memprediksi akan nasib Indonesia yang tidak akan jauh berbeda dengan yang dialami oleh Negara Uni Soviet. Meskipun demikian, hingga sekarang NKRI masih tetap berdiri, utuh dan juga tidak adanya perpecahan wilayah kehilangan sumber daya alam. Timor Timur adalah salah satu penyumbang terbesar untuk pendapatan dan sektor ekonomi Indonesia karena ada ladang minyak di laut Timor Timur. Apalagi perekonomian yang semakin meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak juga meningkat di Indonesia tentunya sangat disayangkan kehilangan tersebut.
Sebagaiakibat peranan Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste, hubungannya mengalami banyak perubahan, terutama dalam bidang politik dan militer. Mungkin ada perubahan ekonomik juga akan tetapi ini susah untuk menguraikan karena hubungan ekonomik sudah dipengaruhi oleh Krisis Moneter dan instabilitas politik dan sosial dalam Indonesia. TimorLeste yang merupakan negara termiskin di dunia juga merasakan dampak serius dari pendemi ini, namun negara di bagian timur Pulau Timor itu - Halaman 2 Kamis, 23 Juni 2022 Cari FaktaSoal Timor Leste Negara yang Pernah Merdeka Dua Kali, Pernah Deklarasi Kemerdekaan Timor Timur? - Halaman 3 . 319 322 71 58 34 357 230 255

kemerdekaan timor leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak