2 Ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
Suatu negara tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan negara lainnya termasuk Indonesia sendiri. Sebagai masyarakat internasional, Indonesia pun membutuhkan berbagai kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan demi tercapainya kepentingan nasional negara. Hal ini dilakukan karena tidak meratanya sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Misalnya negara A lebih unggul dari segi sumber daya manusianya, negara B lebih unggul dari sumber alamnya, negara C lebih unggul dari sisi tekhnologinya, dan sebagainya. Dengan alasan tersebut maka dibuatlah suatu kebijakan yang disebut dengan politik luar negeri. Baca juga Tahapan Perjanjian InternasionalPengertian Politik Luar NegeriPolitik luar negeri memiliki makna yang sedikit berbeda jika diartikan dalam arti sempit dan luas. Berikut ini beberapa pengertian politik luar negeri yang meliputiDalam arti luas, politik luar negeri didefinisikan sebagai suatu pola/skema perilaku yang dilakukan oleh suatu negara ketika berinteraksi atau berhubungan dengan negara lainnya demi tercapaianya kepentingan nasional negaranyaDalam artian sempit, politik luar negeri merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh suatu negara ketika bekerjasama dengan negara lain sehingga kepentingan nasional negaranya tercapai baik diungkapkan secara terbuka maupun disembunyikanBerdasarkan Rencana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia 1948-1988, politik luar negeri didefinisikan secara khusus yakni suatu kebijakan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional dalam dunia internasional. Baca juga Tujuan Pembangunan NasionalArtikel terkait Pengertian Daerah OtonomPengertian Pemerintah PusatPengertian Sosialisasi Politik Menurut Para AhliPengertian NasionalismeUntuk Indonesia sendiri menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, untuk lebih jelasnya seperti diuraikan di bawah Politik Luar Negeri Bebas AktifMenurut Mohammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya maka negara Indonesia melaksanakannya secara âBEBASâ dan âAKTIF yang memiliki makna sebagai berikutBEBAS berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timurAKTIF berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua mengapa negara Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif? Apa alasannya? Apakah blok barat dan blok timur itu? Lebih lengkapnya, di bawah ini diuraikan landasan dan latar belakang mengapa Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas Belakang Politik Luar Negeri Bebas Aktif IndonesiaMeletusnya perang dunia ke-2 telah melahirkan bipolarisasi di dunia internasional sehingga terbentulah kedua blok yaitu blok barat dan blok timur dimana blok barat merupakan kubu dan blok timur merupakan kubu Uni Soviet sekarang sudah tidak ada lagi . Kedua negara adikuasa tersebut bersitegang dan melakukan perang dingin. Sebagai akibat dari perang dingin tersebut muncullah dekonsolisasi di berbagai belahan dunia yaitu penghapusan daerah jajahan sehingga beberapa negara menyatakan kemerdekaannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang segera mengurus kemerdekaannya setelah adanya perang dingin ini. Pada saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, setelah Jepang menyerah kepada sekutu yaitu Amerika, dengan segera Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus sejarah kemerdekaan Indonesia telah tercatat bahwa Mohammad Hatta menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam pidatonya yang berjudul âMendayung diantara Dua Karangâ yang disampaikannya pada tanggal 2 September 1948 di depan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat bahwa Indonesia seharusnya menentukan sikap tersendiri terhadap pertarungan internasional dalam hal ini dimaknai pertarungan internasional yang dimaksud adalah perang yang terjadi antara blok barat dan blok timur dan bukan menjadi objek politik internasional. Kenetralan bangsa Indonesia terhadap kedua kubu didukung dengan disusunnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pada tahun 1960 Soekarno menyampaikan kembali bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dalam pidatonya yang berjudul âRevolusi Kitaâ yang berbunyi âPendirian kita yang Bebas-Aktif itu, secara setapak demi setapak harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, agar supaya tidak berat sebelah ke Barat atau ke Timurâ.Artikel terkaitSejarah UUDSejarah PancasilaSejarah BPUPKISejarah DemokrasiPelaksaan politik luar negeri bebas aktif oleh negara Indonesia dilandasi oleh 3 tiga hal yang meliputiLandasan idillLandasan konstitusionalLandasan operasinal1. Landasan IdillLandasan idill merupakan suatu prinsip yang di dasarkan pada dasar negara yang mana Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negaranya. Pancasila memuat seluruh pedoman dasar tentang pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh dan untuk bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam sila-silanya yang berbunyi Baca juga Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraSila ke-1 yang berbunyi âKetuhanan yang Maha EsaâSila ke-2 yang berbunyi âKemanusiaan yang adil dan beradabâSila ke-3 yang berbunyi âPersatuan IndonesiaâSila ke-4 yang berbunyi âKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilanâSila ke-5 yang berbunyi âKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaâ.2. Landasan KonstitusionalLandasan konstutisonal yang dimaksud disini adalah suatu dasar politik luar negeri bebas aktif yang termuat di dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD 1945, adapun diantaranya adalahPembukaan UUD 1945 Alinea I, dalam alinea I yang berbunyi âBahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilanâ telah jelas bahwa negara Indonesia menentang adanya UUD 1945 Alinea IV, dalam alinea IV tertuang tujuan nasional negara Indonesia yang mencerminkan bahwa indonesia mendukung adanya politik luar negeri bebas aktif yang berbunyi â⌠dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialâŚâ. Baca juga Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUDUUD 1945 Pasal 11, pada pasal 11 yang telah diamandemen berbunyi âPresiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lainâ. Baca juga Tugas dan Wewenang DPRUUD 1945 Pasal 13, pasal 13 memuat tentang duta dan konsul negara Indonesia dan selama ini sempat mengalami perubahan/amandemen, dalam ayat 1 berbunyi âPresiden mengangkat duta dan konsulâ, ayat 2 berbunyi âDalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyatâ, ayat 3 berbunyi âPresiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyatâ. Baca juga Tugas, Fungsi, dan Wewenang Presiden dan Wakil PresidenArtikel terkaitCiri-Ciri KonstitusiKonstitusi Yang Pernah Berlaku di IndonesiaKonstitusi Republik Indonesia SerikatWewenang Mahkamah Konstitusi3. Landasan OperasionalSesuai dengan namanya, operasional berarti pelaksanaan sehingga landasan operasional merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam melaksanakan politik luar negeri oleh negara Indonesia yang meliputiUU Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar NegeriTap MPR Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang GBHN Garis-garis Besar Haluan Negara, namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 GBHN tidak berlaku lagi karena presiden tidak bertanggung jawab lagi terhadap MPR melainkan kepada konstitusi demi kedaulatan rakyat Baca juga Fungsi GBHNKebijakan presidenKebijakan menteri luar negeriLandasan operasional ini selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu periode pemerintahan. Baca juga Ciri-ciri Sistem Pemerintahan PresidensialPerkembangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Setelah RevolusiPelaksanaan politik luar negeri bebas aktif oleh negara Indonesia mengalami ciri khas yang berbeda dari masa ke masa. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif oleh Indonesia ternyata tidak sepenuhnya terwujud karena negara Indonesia masih memiliki beberapa kecenderungan pada salah satu blok tergantung kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Di bawah ini telah diuraikan beberapa penjelasan perkembangan dan ciri khas politik luar negeri bebas aktif oleh Indonesia, adapun diantaranya adalah Baca juga Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para Ahli1. Masa Orde LamaOrde lama merupakan sutau masa pemerintahan Soekarno dalam kursi kepresidenan negara Indonesia. Pada saat awal kemerdekaan Indonesia telah bertekad untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan sepenuhnya, hal ini ditandai dengan masuknya Indonesia menjadi negara anggota berbagai organisasi internasional seperti halnya PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengikuti beberapa konferensi internasional salah satunya adalah KAA Koferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa demokrasi parlementer, kecendurang politik luar negeri bebas aktif Indonesia lebih condong ke negara barat. Namun, guna melancarkan serangan dalam upaya merebut kembali Irian Barat pemerintah Indonesia berpaling kepada Uni Soviet. Hal ini dilakukan oleh Indonesia guna mendapatkan bantuan militer dari pihak Uni Soviet. Dengan demikian Indonesia menjadi bersifat komunis dan sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Baca juga Ciri Demokrasi TerpimpinAdanya perbedaan faham dengan Uni Soviet terkait menghadapi kekuatan lieralisme membuat posisinya digantikan oleh Cina yang pada saat itu memang sedang berkembang dengan pesat. Pada saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 1963 â 1965 konsep bebas aktif yang menjadi ciri khas Indonesia lebih beraliran komunis. Hal ini ditandai dengan keluarnya negara Indonesia dari PBB dan mendirikan poros Peking-Pyongyang-Hanoi-Jakarta dengan harapan organisasi ini bisa menjadi PBB bagi negara-negara miskin dan beroirentasi anti barat. Politik poros ini berdampak bagi Indonesia, diantaranya adalah Baca juga Ciri-Ciri Ideologi KomunismeSempitnya ruang gerak negara Indonesia dalam forum InternasionalPenyimpangan terhadap dasar politik luar negeri bebas aktif yaitu Pancasila dan UUD 1945Keikutsertaan Indonesia dalam strategi politik RRCKemudian, dengan masuknya negara Vietnam dalam poros maka dibentuklah poros Jakarta-Hanoi-Phnompenh-Peking-Pyongyang. Perkembangan partai komunis yang begitu pesat yaitu PKI Partai Komunis Indonesia sehingga menyebabkan meletusnya serangan G30SPKI pada tahun 1965 yang mana terjadi pembunuh secara besar-besaran terhadap orang-orang yang tergabung ke dalam PKI. Baca juga Sistem Politik KomunisArtikel terkaitPenyimpangan Terhadap KonstitusiSistem Pemerintahan Orde LamaDemokrasi Orde LamaCiri-ciri Demokrasi Parlementer2. Masa Orde BaruSetelah kursi kepresidenan jatuh ke tangan Soeharto yang menandai dimulainya masa Orde Baru terjadi perubahan besar dalam pemerintahan Indoensia. Di bawah kepemimpinan Soeharto, hubungan antara Indonesia dengan negara barat mulai diperbaiki dan Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Berbeda dengan Soekarno yang dalam diplomasinya lebih menitik beratkan kepada politik luar negeri yang revolusioner dan anti-imperialisme yang bersifat konfrontatif, Soeharto merubah politik luar negeri tersebut sehingga lebih bersifat kooperatif. Hal ini dilakukan oleh Soeharto karena perubahan orientasi politik Indonesia yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Pembangunan ini dilakukan oleh negara Indonesia dengan melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain khususnya di bidang ekonomi. Hal ini membuat negara Indonesia dijadikan sebagai salah satu negara tempat berinvestasi yang menjanjikan. Baca juga Peran PKK Dalam Pembangunan DesaPada tanggal 5 Juli 1966, pemerintah kembali menegaskan landasan kebijakan luar negeri Indonesia melalui ketetapan MPR no XII/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia adalahBebas aktif, anti imperilaisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialMengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan itu juga telah ditetapkan TAP MPR MPR/ 1983 yang membuat Indonesia berupaya untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara tetangga. Hal ini ditandai dengan masuknya negara Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Keberhasilan Orde Baru dalam mendapatkan bantuan luar negeri mengakibatkan terjadinya pembangunan secara besar-besaran di negara Indonesia. Namun, hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah karena negara pemberi bantuan memiliki tujuan untuk mengendalian berbagai kebijakan pemerintah Indonesia demi kepentingan para negara kreditor. Lambat laun, hutang Indonesia terus menumpuk sehingga masih kita rasakan sampai saat ini dampaknya. Baca juga Penyebab Utang Luar NegeriArtikel terkaitPemerintahan Orde BaruUpaya Pemberantasan KorupsiDampak Korupsi Bagi NegaraPenyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya3. Era ReformasiLengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan membuat era baru muncul dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu Era Reformasi yang mana jabatan presiden jatuh ke tangan Habibie. Habibie mendapatkan tantangan besar dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh Orde Baru seperti terguncangnya perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan krisis ekonomi dan munculnya penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya berbagai jenis-jenis pelanggaran HAM dan praktik KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini membuat Habibie mengeluarkan UU Undang-Undang yang melindungi HAM Hak Asasi Manusia dan dilakukannya berbagai ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang hak-hak pekerja. Salah satu lembaga yang berhasil dibentuk oleh Habibie adalah Komnas Perempuan yang melindungi HAM khusus perempuan. Baca juga Hambatan Penegakan HAMBerbagai tindakan politik luar negeri yang dilakukan oleh Habibie membuat negara di dunia menaruh simpatiknya kembali kepada Indonesia sehingga Bank Dunia memberikan bantuan kepada Indonesia untuk menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi sebesar 43 milyar dollar dan masih ditambah lagi sebesar 14 millay dollar. Hal ini menunjukkan dukungan internasional bisa didapatkan oleh suatu negara jika negara tersebut dapat menunjukkan citra positif terhadap kebijakan politik luar negerinya bahkan untuk negara yang legitimasinya rendah sekalipun. Pemerintahan Habibie juga membuat pembelajaran besar bagi bangsa Indonesia bahwa ternyata kebijakan politik luar negeri juga dapat memberi dampak negatif bagi pemerintahan transisi. Pemberian kebijakan otonomi seluas-luasnya terhadap provinsi Timor Timur justru membuat provinsi ini melepaskan diri dari negara Indoenesia dan membentuk negara sendiri bernama Timor Leste. Baca juga Peran dan Fungsi Bank Indonesia4. Era GlobalisasiSetelah Habibie turun dari jabatan presiden, diplomasi atau politik luar negeri Indonesia lebih berfokus pada pemulihan citra bangsa Indonesia dimata dunia Internasional. Terjadi penurunan dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia yang ditandai dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi negara Indonesia namun tidak dapat diselesaikan dengan jalur diplomasi. Pada era globalisasi Indonesia bahkan sempat mengalami perundingan terkait batas wilayah dengan negara Malaysia, namun hasil perundingan tersebut dinilai merugikan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, politik luar negeri bebas aktif yang diusung pemerintah sudah sangat tepat untuk menghadapi era globalisasi dimana para era seperti ini kerjasama antara berbagai negara sangat dibutuhkan di berbagai sektor seperti ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, maupun terkaitDampak GlobalisasiCiri ciri GlobalisasiPeran Globalisasi di IndonesiaBahaya Globalisasi dan ModernisasiPeran Indonesia dalam Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas AktifUntuk menjalankan perannya di dunia internasional demi terwujudnya politik luar negeri bebas aktif maka negara Indonesia bergabung dengan beberapa oragnisasi internasional atau melakukan tindakan politis lainnya untuk kepentingan internasional. Beberapa contoh yang dilakukan oleh negara Indonesia seperti diuraikan di bawah salah satu perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah bergabungnya Indonesia dengan PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang berfokus pada perdamaian dunia dan membuat berbagai konvensi untuk mengatasi permasalahan di dunia selain bergabung dengan PBB, Indonesia juga turut mendirikan ASEAN Assosiation of The South East Asian Nations yang mana kerjasama internasional lebih dititik beratkan sesama negara tetangga. Baca juga Kerjasama ASEANMISIGRA, untuk turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia maka pemerintah Indonesia mengirimkan wakilnya melalui MISIGRA Misi Republik Indonesia Garuda sebagai misi perdamaian pertama oleh negara Non Blok, sebagai negara yang beraliran politik bebas aktif maka Indonesia juga bergabung dengan gerakan non blok dimana misi utama dalam gerakan ini adalah netrak terhadap kedua blok baik blok barat maupun blok timur. KTT Konferensi tingkat Tinggi non blok pertama dilakukan Yugoslavia pada tanggal 1-6 September 1961. Baca juga Peran Indonesia Dalam Gerakan Non BlokKAA, Indonesia merupakan tempat pertama dan pemrakarsa dilaksanakannya KAA Konferensi Asia Afrika lebih tepatnya di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Dalam konferesi tersebut dihairi oleh 29 negara Asia Afrika dan dihasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan nama Dasasila Bandung dengan harapan terjalinnya kerjasama yang baik dalam berbagai bidang demi rakyat Asia Indonesia Lain, Indonesia juga menjalin berbagai kerjasama internasional dalam bidang-bidang khusus seperti OKI, APEC, OPEC, dan lainnya yang menitik beratkan kepada kerjasama di bidang ulasan di atas telah menunjukkan kepada kita latar belakang politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan berbagai dampaknya terhadap sistem pemerintahan Indoensia. Semoga kita semakin memahami pembahasan di atas dan bisa mengambil manfaat darinya.PolitikLuar Negeri Indonesia Telah disebutkan di atas bahwa setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional negara. Demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia.
Politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia merupakan politik luar negeri bebas aktif. Landasan dari jenis politik luar negeri ini secara kuat diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama dan keempat. Bebas artinya yaitu Indonesia tidak terikat oleh negara atau ideologi manapun, sedangkan aktif yaitu Indonesia ikut serta dalam pergaulan internasional. dalam kesempatan yang indah ini, kita akan berfokus pada politik luar negeri aktif. Berikut ini merupakan 10 bentuk perwujudan partisipasi politik bebas aktif dalam perdamaian dunia1. Penyelenggara Konferensi Asia Afrika PertamaSebagai negara yang terhitung baru merdeka, indonesia beserta beberapa negara yang baru merdeka lainnya di benua Asia Afrika memiliki inisiatif untuk mengadakan suatu konferensi yang mempertemukan bangsa-bangsa yang baru memperoleh kemerdekaan di benua Asia dan benua Afrika. Pertemuan ini diadakan untuk kerja sama yang lebih baik di antara negara-negara tersebut dalam rangka mengisi kemerdekaannya dan agar sama-sama berjuang demi kemajuan negara-negara tersebut. Konferensi ini dilakukan pada tahun 1955 di kota Bandung dan menghasilkan dasasila Bandung yang menjadi arah gerak bangsa-bangsa Asia dan Terbentuknya Kontingen Garuda IKetika Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya, Mesir segera membentuk pertemuan negara-negara Liga Arab untuk memberi pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia ikut mengirimkan kontingen prajuritnya, yaitu Kontingen Garuda I, untuk menjadi pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Ikut Serta dalam Penyelesaian Konflik Palestina dan IsraelBaru-baru ini kita mendengar banyaknya berita konflik antara Palestina dan Israel. Namun, sejatinya konflik tersebut terjadi sudah sangat lama. Sejak pertama konflik tersebut meletus, Indonesia melalu pemimpin negara menyatakan sikapnya untuk mendukung Palestina dan secara nyata ikut serta dalam penyelesaian konflik di antara Mendirikan Organisasi Kerja Sama IslamPada tahun 1967, Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut serta dalam pendirian Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Hal ini dirasa penting bagi Indonesia dan terdapat dampak OKI bagi Indonesia sehingga Indonesia tetap tergabung di Partisipasi dalam Pendirian Asia Pasific Economic Community APECAPEC ialah forum kerja sama ekonomi antara negara-negara Asia dengan negara-negara Pasifik. Forum ini didirikan pada tahun 1989 atas gagasan negara ASEAN dengan negara-negara lainnya. Maka dari itu, Indonesia berperan aktif dalam pendirian APEC. Selain itu, Peran Indonesia dalam APEC sangatlah Pembentukan Kontingen Garuda IIPada tahun 1960, di Kongo, salah satu negara di benua Afrika, terjadi konflik perang saudara yang menjadikan rakyat sebagai korbannya. Oleh karena itu, Indonesia dengan Kontingen Garuda II-nya ikut serta dalam pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk meredakan konflik di Kongo tersebut agar rakyat tidak lagi menjadi Ikut Serta dalam Pendirian ASEANIndonesia beserta negara-negara tetangga memiliki gagasan untuk mengadakan suatu forum kerja sama di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nama forum tersebut ialah Association of South East Asia Nation ASEAN. Forum kerja sama tersebut lebih bersifat kepada organisasi politik namun juga memungkinkan untuk melakukan kerja sama di bidang lainnya, yang merupakan salah satu tujuan ASEAN. ASEAN awalnya terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara hingga Timor Leste bergabung menjadi anggota Pengiriman Kontingen Garuda III Ke Negara KongoUntuk kedua kalinya, di Kongo kembali terjadi perang saudara pada tahun 1962. Saat itu, pasukan kontingen Garuda III yang dikirim ke Kongo jumlahnya lebih besar dari sebelumnya, yaitu mencapai jumlah 3457 orang. Kontingen garuda III baru ditarik kembali ke Indonesia pada tahun Pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961Pada tahun 1960, terjadi perang dingin antara Amerika yang memiliki paham liberal blok barat dan Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet yang memiliki paham komunis blok timur. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak dapat mengambil resiko untuk ada di tengah konflik kedua negara adidaya tersebut, sehingga terbentuklah gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam gerakan non blok ialah sebagai salah satu Penugasan Kontingen Garuda IV Ke Perang VietnamPada tahun 1970an, di Vietnam terjadi perang antar ideologi komunis dan ideologi liberal. hal ini menyebabkan negara lain seperti Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat dan Uni Soviet malah memperkeruh kondisi perang. Indonesia memutuskan untuk menugaskan Kontingen Garuda IV ke Vietnam sebagai pasukan pemelihara kedamaian artikel mengenai materi 10 bentuk perwujudan partisipasi politik bebas aktif Dalam Perdamaian Dunia yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Penulis berharap, dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik mengenai 10 bentuk perwujudan partisipasi politik bebas aktif dalam perdamaian dunia sehingga pembaca merasa lebih bangga dan cinta kepada Indonesia dibandingkan sebelumnya. Selain itu, dengan membaca artikel ini pula pembaca dapat menambah khazanah pengetahuan pembaca mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia. tetap semangat dalam mempelajari dan mencintai negara ini dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Semoga sukses selalu bagi para pembaca!Pidatotersebut dikenal dengan Nama âManifesto Politik Republik Indonesiaâ (MANIPOL) yang orang awam menyebutnya Manipol USDEK. Tugas DPAS antara lain memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu sebagaiPada dasarnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain dibutuhkan politik luar negeri dari masing-masing negara. Sehingga akan lebih memudahkan dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Seperti pada politik bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia. Dalam melaksanakan politik bebas aktif tersebut tentunya harus sejalan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu politik luar negeri bebas aktif, sejarah dan perkembangannya, silakan ikuti semua pembahasannya di bawah ini. Pengertian Politik Bebas AktifPengertian Politik Bebas Aktif Menurut Para Ahli1. Mochtar Kusumaatmaja2. AW WijayaSejarah Politik Bebas Aktif di Indonesia1. Maklumat Politik Pemerintah2. Masa Demokrasi Terpimpin3. Orde Baru4. Penerapannya Tahun 19735. Masa Reformasi atau Pasca Orde BaruKeuntungan dan Kelebihan1. Menunjukkan Eksistensi Negara2. Mendapatkan Dukungan Kemerdekaan3. Menciptakan Poros Baru Dunia4. Memiliki Peran Jelas dalam Dunia Internasional5. Semakin Dikenal di Kancah Internasional Pengertian Politik Bebas Aktif Seperti yang diketahui, Indonesia sudah menerapkan politik luar negeri yang dikenal dengan istilah bebas aktif sejak negara ini berdiri. Politik luar negeri sendiri bisa diartikan sebagai kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Jika merujuk pada pasal 3 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999, diketahui bahwa yang dimaksud bebas aktif dalam politik luar negeri adalah kebebasan Indonesia dalam menentukan sikap maupun kebijakannya atas permasalahan internasional dengan tidak terikat pada dunia manapun. Namun meskipun bebas dalam menentukan sikap, Indonesia juga turut berpartisipasi aktif dalam penyelesaikan konflik maupun sengketa dan permasalahan yang terjadi dalam dunia internasional. Demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Pengertian Politik Bebas Aktif Menurut Para Ahli Secara umum bebas aktif diartikan sebagai prinsip hubungan luar negeri yang tidak memihak namun tetap aktif dalam berpartisipasi dan menjalin kerjaasama dunia demi mewjudukan kedamaian secara global. Beberapa ahli juga memiliki pendapat tentang politik luar negeri tersebut, yaitu 1. Mochtar Kusumaatmaja Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa bebas berarti tidak memihak kepada kekuatan yang tidak sesuai kepribadian bangsa, seperti yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan aktif adalah menjalankan kerjasama luar negeri secara aktif dan bukan pasif-reaktif. 2. AW Wijaya Bebas aktif menurut AW Wijaya adalah tidak terikat satu ideologi maupun politik dari negara lain, blok negara tertentu atau negara adidaya. Sementara aktif diartikan sebagai pembiayaan realistis, bebas kerjasama internasional dan melindungi kerugian yang dialami negara lain. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sudah tercipta sejak Indonesia merdeka. Politik luar negeri tersebut menjadi pelengkap kebijakan yang memiliki fungsi cukup penting dalam mengatur hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Tentunya ada sejarah yang cukup panjang mengapa akhirnya Indonesia yang sudah merdeka pada masa itu menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Perlu diketahui bahwa yang menjadi landasan politik bebas aktif adalah Pancasila. Sementara yang menjadi landasan konstitusionalnya adalah Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Yang isinya merujuk pada tujuan negara yang berbunyi â..ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosialâ. 1. Maklumat Politik Pemerintah Kemudian pada 1 November 1945, pemerintahan Presiden Soekarno telah mengeluarkan Maklumat Politik yang di dalamnya mengatur beberapa poin terkait dengan hubungan luar negeri Indonesia. Diantaranya adalah seperti berikut Menerapkan politik damai dan bisa hidup berdampingan. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Melaksanakan politik bertetangga melalui kerjasama di berbagai bidang. Menjalin hubunngan yang baik dengan negara lain sesuai piagam PBB. Selain beberapa poin yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai wakil presiden pertama RI, Mohammad Hatta juga mengemukakan pemikirannya. Berikut ini adalah tujuan politik bebas aktif menurut Moh. Hatta Mempertahankan kemerdekaan serta keselamatan bangsa dan negara. Mendapatkan barang-barang dari negara lain yang tiidak dan belum diproduksi di dalam negeri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan tali persaudaraan antar negara dan perdamaian dunia. 2. Masa Demokrasi Terpimpin Pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu tahun 1959 â 1965 yang menjadi landasa operasional untuk melaksanakan politik luar negeri di Indonesia adalah Pembukaan UUD1945 alenia yang pertama, pasal 11 serta pasal 13 ayat 1-2 UUD 1945. Landasan lainnya adalah Manifesto Politik Republik Indonesia. Di dalam amanat presiden tersebut terdapat tujuan jangka pendek berupa meneruskan perjuangan anti imperialisme serta tujuan jangka panjang berupa tekad untuk melenyapkan imperialisme. Karena meskipun pada masa itu Indonesia sudah merdeka, namun ancaman dari negara-negara imperialis dan kolonialis harus tetap diwaspadai. Selanjutnya Manifesto Politik Manipol Indonesia tersebut menjadi cikal bakal dari kemunculan doktrin dunia tanpa blok barat, timur atau Asia/Afrika. 3. Orde Baru Pada masa Orde Baru, politik luar negeri bebas aktif Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Di dalam ketetapan tersebut ditegaskan kembali tentang sejumlah kebijakan formal yang diterapkan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Diantaranya meliputi beberapa poin berikut Bahwa politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan Indonesia bersifat anti imperialisme dan kolonialisme. Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Politik luar negeri bebas aktif mengabdi pada kepentingan nasional dan pada amanat penderitaan rakyat. 4. Penerapannya Tahun 1973 Pada tahun 1973, penerapan politik luar negeri dalam hubungannya dengan dunia internasional lebih difokuskan pada upaya pembangunan nasional. Sehingga ada banyak bentuk kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan negara lainnya di dunia dalam bidang ekonomi dan bidang penting lainnya. 5. Masa Reformasi atau Pasca Orde Baru Pada masa reformasi atau setelah masa Orde Baru berakhir, politik luar negeri diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pada masa ini penerapan politik luar negeri lebih difokuskan untuk menangani masalah krisis ekonomi yang tengah dialami Bangsa Indonesia. Keuntungan dan Kelebihan Pada dasarnya politik luar negeri yang telah diterapkan Indonesia sejak masa kemerdekaan memiliki banyak kelebihan dan hal ini akan menguntungkan Indonesia. Adapun keuntungan dan kelebihannya antara lain adalah 1. Menunjukkan Eksistensi Negara Pada saat ditetapkan sebagai landasan dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia menjadi bangsa yang secara tegas tidak berpihak kepada salah satu blok yang tengah berseteru saat itu. Meskipun tidak berpihak, namun Indonesia aktif dalam perdamaian dunia. 2. Mendapatkan Dukungan Kemerdekaan Penerapan politik luar negeri Indonesia sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Sehingga dengan menerapkan politik tersebut Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak dukungan kemerdekaan dari berbagai negara di dunia. 3. Menciptakan Poros Baru Dunia Dengan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, negara Indonesia juga lebih diuntungkan karena mampu menciptakan poros baru dunia dengan tidak memihak salah satu blok. Hal ini sekaligus sebagai salah satu perwujudan peran aktif Indonesia di dunia. 4. Memiliki Peran Jelas dalam Dunia Internasional Melalui politik luar negeri yang bebas aktif, negara Indonesia bisa dengan mudah menunjukkan peran pentingnya dalam mewujudkan perdamaian dunia. Meskipun peran tersebut tidak langsung terlihat, namun hasilnya sudah bisa dirasakan dalam kerjasama internasional. 5. Semakin Dikenal di Kancah Internasional Gebrakan yang dilakukan Bangsa Indonesia dengan politik luar negerinya yang tidak berpihak membuat Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Hal ini tentu sangat menguntungkan karena kemerdekaan Indonesia jadi lebih mudah diakui dunia internasional. Jadi kesimpulannya politik bebas aktif merupakan landasan yang digunakan Indonesia dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional. Sikap yang tidak berpihak namun tetap aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia membuat Indonesia semakin dikenal dan disegani negara lain. Baca Juga 6 Faktor Penyebab Runtuhnya Uni Soviet Menjadi Rusia Sekarang Latar Belakang Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Kronologinya Sistem Peradilan di Indonesia, Klasifikasi Serta Tingkatannya
LandasanLuar Negeri Politik Bebas Aktif Indonesia 1. â Landasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif 2. Landasan Ideal 3. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri indonesia adalah pancasila. Sebab, nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Moh.